banner 728x250

Kritisi Denny Indrayana, KMN: Kasus Korupsi Payment Gateway Anda, Apa Kabar?

  • Bagikan
banner 468x60

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana kembali mengungkapkan informasi ataun bocoran terbarunya terkait langkah-langkah penguasa untuk memukul Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang merupakan gabungan parpol Partai Nasdem, Demokrat dan PKS.

Hal itu diungkapkan Denny Indrayana lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindrayana, Rabu (14/6/2023) yang diberinya judul ‘KPK Memukul KPP’.

banner 336x280

“Pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting. Kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang Menteri dengan inisial S*L. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan,” kata Denny Indrayana di akun Twitternya, Rabu (14/6/2023).

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Denny Indrayana mendapat respon dari Johan selaku ketua Komite Muda Nusantara (KMN).

“Tidak perlu pakai disamar-samarkan supaya seolah-olah dapat bocoran A1. Sudah ada di pemberitaan bahwa KPK sedang mengusut Kementerian Pertanian yangg dipimpin kader NasDem, Syahrul Yasin Limpo.” ucapnya Kamis (15/06/23).

“Kalau memang ada kasus korupsinya, apa harus dibiarkan, supaya terbebas dari tuduhan anda itu? Kalau tidak korupsi, tapi diproses hukum, pasti publik akan tahu bahwa itu memang konspirasi. Jadi jangan menggiring opini tidak jelas.” sambungnya.

Lebih lanjut, Johan juga mempertanyakan apakah jika ada korupsi maka menurut Denny Indrayana harus dibiarkan saja dan KPK tidak bertindak?

“Seolah Denny Indrayana bicara soal integritas. Sekarang, pertanyaannya jika memang di Kementerian Pertanian ada kasus korupsi, itu apa yg harus dilakukan KPK? Didiamkan saja? Apakah Itu baru benar menurut bung Denny?” sentil dia.

Selain itu Johan menyinggung Kasus Korupsi Payment Gateway yang seret Denny Indrayana sejak 2015 mandeg.

”Pada kasus tersebut Denny diduga menyalah gunakan wewenang dalam program sistem pembayaran paspor elektronik di Kementerian Hukum dan HAM dan kasus tersebut sudah disidik oleh Mabes Polri. Bahkan Ruangan TKP di Kemenkumham pun sampai sekarang masih di police line.” ungkapnya.

“Saya meminta Kepada Bapak Kabareskrim Agus Andrianto untuk dapat memberi kejelasan karena tak kunjung diadili.” tambahnya.

Johan mengingatkan kepada Denny Indrayana agar mengaca kepada diri sendiri.

“Maling jangan teriak maling. Kasus anda masih ada.”ujarnya.

Johan mendukung KPK untuk fokus bekerja tanpa terpengaruh pendapat dan pernyataan orang lain, apalagi yang bertujuan untuk mengintervensi.

“KPK bekerja saja, tidak perlu terpengaruh dengan pernyataan orang.” pungkas dia.

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close