Jakarta – Awal 2017 kemarin Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dibawah komando Ronny Sompie kembali buat geger publik dengan menangkap 76 wanita pekerja seks berkewarganegaraan Cina. Mereka berusia 18-30 tahun. Mereka ditangkap dari sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, menjelang malam pergantian tahun.
Selanjutnya, tak berselang lama belasan warga negara asing (WNA) asal Cina yang menyalahi izin tinggal di daerah pedalaman Bogor, Jawa Barat juga ikut menjadi bidikan Dirjen Imigrasi.
Kini, publik kembali dihebohkan dengan gerakan anak buah Ronny Sompie dengan menangkap 8 orang asing, sindikat Internasional pemalsuan visa, cap keimigrasian, rekening koran bank nasional di Indonesia, NPWP dll yang telah digrebek Kanim Jakarta Pusat.
Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) Willy Prakarsa mengapresiasi gebrakan Kepala Dirjen Imigrasi Ronny Sompie yang spektakuler.
“Dalam waktu relatif singkat dan cepat Ronny Sompie dan jajarannya bisa menyelesaikan berbagai kasus yang kini jadi perhatian publik yakni TKA illegal khususnya China,” tegas Willy hari ini.
Selain kerja cepat, kata Willy, Ronny Sompie juga telah memberikan keteladanan akan ketegasannya sebagai bentuk penegakan wibawa bangsa Indonesia di dunia internasional.
“Kita apresiasi Dirjen imigrasi yang terus merespon keresahan masyarakat atas keluhan begitu banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, belakangan ini,” sebutnya.
Lebih lanjut, Willy mengatakan pihaknya mendorong pemerintah untuk terus melakukan penertiban terhadap WNA yang menyalahgunakan keberadaanya di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan UU.
“Ya tentu Jari 98 terus mendorong agar pemerintah terus melakukan penertiban penyalahgunakan keberadaanya di Indonesia. Dalam hal ini di antaranya soal Visa atau surat ijin kerja. Karena keberadaan mereka di Indonesia bisa saja tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Misalnya visa dan syarat-syarat lainnya,” bebernya.
Hal ini, sambung dia, sekaligus menjawab hoax dan fitnah-fitnah yang ditujukan pada pemerintah bahwa ada puluhan juta TKA.
“Hoax itu kan ditujukan untuk mendiskreditkan pemerintah,” tandasnya.
